Kebijakan Satu Peta telah menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan integrasi data geospasial. Namun, pengalaman Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa regulasi, teknologi, dan kelembagaan saja tidak cukup menjamin kebijakan ini menjadi bagian dari cara kerja birokrasi.

Buku ini mengungkap bagaimana perilaku birokrasi, melalui cara memahami, menafsirkan, berkoordinasi, menggunakan diskresi, dan berinteraksi dalam organisasi menjadi mekanisme kunci yang menjembatani adopsi formal menuju adopsi operasional hingga implementasi nyata.

Melalui studi mendalam di Kabupaten Kampar, buku ini menghadirkan model transformasi kebijakan geospasial yang membuka ruang untuk memahami mengapa kebijakan berhasil, mengapa macet, dan bagaimana pemerintah daerah dapat menguatkan tata kelola data dan ruang secara berkelanjutan.