BANTUL — Direktur HURIES Indonesia, Ibnu Nugroho, S.I.P., M.Sc., memberikan pelatihan mediasi konflik sosial kepada Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinsos DIY), Jumat (18/9/2026).
Pelatihan tersebut membekali Pordam dengan keterampilan memahami dinamika konflik, mengidentifikasi posisi dan kepentingan para pihak, membangun komunikasi efektif, mendengarkan secara aktif, serta memfasilitasi dialog. Materi disampaikan melalui pendekatan interaktif agar peserta tidak hanya memahami konsep mediasi, tetapi juga mampu menerapkannya ketika menghadapi persoalan sosial di masyarakat.
“Konflik sosial tidak dapat dipahami hanya dari persoalan yang terlihat di permukaan. Pendamping perlu memahami posisi, kepentingan, dan kekhawatiran pihak-pihak yang terlibat sebelum menentukan langkah komunikasi,” ungkap Ibnu.
Menurut Ibnu, kemampuan mendengarkan secara aktif menjadi salah satu kunci dalam proses tersebut. Pernyataan masyarakat perlu digali lebih dalam untuk memahami persoalan yang sebenarnya berada di balik sebuah sikap atau tuntutan.
“Kalau masyarakat mengatakan ‘kami menolak’, jangan berhenti pada kata menolak. Harus diperdalam dengan pertanyaan apa yang sebenarnya mereka khawatirkan?” jelas Ibnu.
Selain kemampuan komunikasi, Ibnu mengingatkan peserta mengenai pentingnya netralitas dalam proses mediasi. Pordam perlu menjaga posisi agar tidak berubah menjadi pihak yang membela atau memenangkan salah satu kelompok.
“Netral bukan berarti kita tidak peduli. Netral berarti kita tidak datang untuk memenangkan salah satu pihak,” tandas Direktur HURIES Indonesia.
Dalam praktiknya, Pordam juga perlu memahami batas kewenangan. Peran Pordam bukan memberikan jawaban atas seluruh persoalan masyarakat, melainkan membantu menjaga komunikasi, mengidentifikasi persoalan, membangun ruang dialog, serta menghubungkan masalah dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Penguatan kapasitas tersebut sejalan dengan kebutuhan Pordam untuk hadir sebagai pendamping masyarakat yang mampu membangun komunikasi konstruktif dan menjaga kepercayaan para pihak. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos DIY, Danang Samsurizal, S.T., menegaskan pentingnya kemampuan tersebut dalam mendukung kerja Pordam di lapangan.
“Pordam perlu hadir untuk mendengarkan berbagai pihak secara tidak memihak, membangun kepercayaan, memfasilitasi komunikasi, dan membantu masyarakat menemukan jalan keluar secara damai,” jelas Danang.
Pelatihan mediasi konflik sosial ini menjadi bagian dari upaya Dinsos DIY memperkuat kapasitas Pordam dalam menghadapi dinamika sosial di masyarakat, khususnya melalui keterampilan komunikasi, fasilitasi dialog, dan penyelesaian konflik secara damai. (IN/HRS)