Indonesia kembali menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada 1–7 September 2026, emisi karbon dioksida (CO₂) dari kebakaran di Indonesia diperkirakan mencapai 19,7 juta ton. Angka tersebut menunjukkan tingginya intensitas kebakaran dan menjadi peringatan serius bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Data Copernicus/Fire Emissions Watch menunjukkan bahwa emisi kebakaran Indonesia pada periode tersebut berada 273 persen di atas rata-rata musiman. Intensitasnya bahkan dilaporkan lebih dari 10 kali dibandingkan Rusia. Kalimantan dan Sumatra bagian timur menjadi wilayah dengan konsentrasi emisi kebakaran yang tinggi.
Peningkatan aktivitas kebakaran juga terlihat dari jumlah titik panas (hotspot). Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, tercatat 13.443 titik panas pada 1 Agustus–8 September 2026, lebih tinggi dibandingkan 9.454 titik panas pada periode yang sama pada 2015.
Dampaknya tidak berhenti pada lingkungan. Asap akibat kebakaran juga mengancam kesehatan masyarakat. Pada 9 September 2026, kualitas udara di Pontianak sempat mencapai indeks 394, yang masuk kategori berbahaya menurut IQAir.
Karhutla karena itu tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan memadamkan api. Di balik kebakaran terdapat persoalan yang lebih kompleks, mulai dari perubahan iklim, pengelolaan lahan dan gambut, sistem pencegahan, tata kelola lingkungan, hingga penegakan hukum.
Indonesia tidak cukup hanya menunggu hujan untuk mengakhiri musim kebakaran. Yang dibutuhkan adalah pencegahan yang lebih kuat, tata kelola lahan yang lebih baik, respons cepat, serta kebijakan berbasis data.