NDUGA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menggelar bedah buku Membangun Demokrasi Damai: Strategi Komunikasi dan Manajemen Pilkada di Tanah Papua karya Direktur HURIES INDONESIA Ibnu Nugroho, S.I.P., M.Sc pada Selasa 22/09/2026. Buku tersebut membahas dinamika Pilkada Papua dan strategi membangun demokrasi yang damai.
Ibnu Nugroho hadir sebagai penulis sekaligus narasumber. Ibnu menjelaskan bahwa Pilkada di Papua tidak hanya berkaitan dengan prosedur elektoral, tetapi juga beririsan dengan struktur sosial, budaya, kekerabatan, adat, agama, dan kondisi geografis.
“Pilkada di Papua bukan hanya persoalan prosedur elektoral, tetapi merupakan pertemuan antara demokrasi formal dengan struktur sosial, budaya, kekerabatan, adat, agama, dan kondisi geografis masyarakat Papua” tegas Ibnu.
Salah satu pembahasan utama adalah pengaruh kekerabatan dalam politik lokal. Menurut Direktur HURIES INDONESIA, kekerabatan dapat menjadi modal solidaritas dan perdamaian, tetapi juga berpotensi memicu konflik ketika bertemu dengan kepentingan politik.
“Kita mungkin tidak dapat menghilangkan perbedaan dalam politik, tetapi kita dapat memilih cara untuk mengelola perbedaan tersebut,” tegas Direktur HURIES INDONESIA dalam paparan yang dilakukan melalui zoom.
Ketua KPU Kabupaten Nduga, Yosekat Kogoya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bedah buku merupakan bagian dari komitmen KPU untuk meningkatkan literasi kepemiluan sekaligus mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menyebarluaskan informasi strategis mengenai perkembangan pemilu.
“KPU Nduga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan literasi kepemiluan, sebagai bagian dari upaya dokumentasi, evaluasi, dan penyebaran informasi strategis mengenai perkembangan pemilu,” ungkap Yosekat.
Bedah buku menghadirkan Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd., CRA., CRP., Rektor UNAIM Wamena, serta Apner Krei, S.Sos., M.Si., Dosen FISIP Universitas Cenderawasih sebagai panelis. Keduanya memberikan perspektif mengenai literasi demokrasi, pendidikan politik, sosiologi politik lokal, dinamika sosial masyarakat Papua, dan implementasi kebijakan pemilu.
Buku Membangun Demokrasi Damai: Strategi Komunikasi dan Manajemen Pilkada di Tanah Papua menawarkan lima pendekatan untuk membangun Pilkada damai di Papua, yakni komunikasi inklusif dan transparan, optimalisasi tokoh adat dan agama, revitalisasi konsep “tiga tungku”, penguatan gereja sebagai agen perdamaian, serta integrasi kearifan lokal dengan hukum positif.
“Mari membangun demokrasi di Tanah Papua dengan damai. Terlalu mahal jika demokrasi harus dibayar dengan pertumpahan darah dan mandegnya roda pemerintahan,” pungkas Ibnu. (HRS)
Buku bisa didownload di sini